Website Resmi Kejaksaan Negeri Jembrana, Bali

Selama pelaksanaan tugas dilakukan dengan benar, imbuhnya, tidak ada alasan untuk menghiraukan isu tersebut. Melihat masifnya pengusutan kasus korupsi oleh Kejagung, praktisi hukum Masriadi Pasaribu mengingatkan agar jajaran korps Adhyaksa waspada. Pasalnya, sangat mungkin para koruptor melakukan serangan balik.

Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait. Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Sarman Palipadang dalam pertemuan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kota/Kabupaten yang diselenggrakan secaravirtual,Senin (27/09). Dengan terlaksananya 5 Pilar Reformasi tersebut, diharapkan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ke depan dapat menciptakan kinerja yang lebih baik dengan memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat secara luas yang berdaya guna demi terciptanya percepatan penanganan perkara berdasarkan profesionalisme dan proporsionalitas. Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pelayanan Tilang di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan jauh lebih praktis dengan hadirnya inovasi mobil tilang keliling yang semakin memudahkan masyarakat dalam proses pengambilan bukti tilang. Hukum harus dapat dijadikan sebagai sarana pencapaian tujuan masyarakat, oleh sebab itu hukum harus didedikasikan setinggi-tingginya untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang kesemuanya itu bermuara pada pencapaian tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat.

Hal ini dikatakan Burhanuddin agar Kejaksaan Tinggi , dan Kejaksaan Negeri mampu memaksimalkan upaya pengusutan kejahatan, terkhusus tindak pidana korupsi. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana . Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 Jaksa Agung Muda, 1 Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Usai berkas kasus itu dilimpahkan ke Kejaksaan, sekarang penyidik masih menunggu keputusan dari JPU Kejari Buleleng. Jika berkas perkara kasus tersebut dinyatakan lengkap atau P-21, maka penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU Kejari Buleleng untuk pelimpahan tahap kedua.